JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat wajib memenuhi sejumlah kriteria khasiat, keamanan dan efektivitas. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga saat ini masih terus berkutat dengan contoh-contoh vaksin yang telah didapat. Untuk itu, izin edar tidak akan terburu-buru dikeluarkan.
Hal itu disampaikan Kepala BPOM Penny Lukito usai hadir dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (23/11). Dia menjelaskan, kriteria-kriteria itu merupakan komitmen BPOM untuk memastikan kualitas vaksin terjaga dan masyarakat selamat.
"Saat ini data-data sedang dianalisis, walau uji klinis sudah selesai. Prosesnya masih terus berjalan secara detail dan hati-hati," terangnya.
Sejauh ini, aspek keamanan dalam uji klinis tahap III di Bandung terpantau baik. Begitu pula aspek mutu untuk vaksin yang diuji klinis, dalam hal ini bikinan Sinovac, juga terpantau baik. Menurut Penny, pihaknya saat ini tinggal menunggu proses analisis selesai.
"BPOM akan memberikan emergency used authorization (EUA) pada waktunya. Begitu EUA diberikan, maka vaksin bisa diproduksi massal dan vaksinasi bisa dilakukan," lanjut Penny.
Sementara itu, Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan progres penyiapan vaksinasi. Mulai dari SDM, sarana prasarana, termasuk melaksanakan berbagai simulasi vaksinasi. Sehingga memudahkan saat vaksinasi nanti benar-benar dilakukan. Menurut Terawan, simulasi tidak hanya dilakukan terhadap proses penyuntikan vaksin ke dalam tubuh.
"Kami juga melakukan simulasi-simulasi bagaimana pendistribusiannya, semuanya detail," terangnya.
Agar pihaknya bisa tahu apa saja yang masih harus dilengkapi dan dikerjakan. Jangan sampai saat vaksin sudah diproduksi massal, ada hambatan dalam distribusi maupun vaksinasi.
Presiden Joko Widodo meminta simulasi tidak hanya dilakukan sekali.
"Saya akan mengecek mungkin satu atau dua kali lagi, sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik. Yang terpenting, mekanisme dan proses distribusi vaksin harus terus dievaluasi. Agar perjalanan distribusi vaksin ke daerah bisa lancer," ujarnya.
Sementara itu, Vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe mengungkapkan sejauh ini seluruh lembaga riset dunia sedang berlomba-lomba agar kandidat vaksin masing-masing mendapatkan izin pemakaian. Namun Dirga menyebut sampai saat ini belum ada kandidat vaksin yang mendapatkan full approval.
"Memang sejauh ini ada satu dua laporan tentang kandidat vaksin yang memiliki efektivitas bagus. Tapi semuanya sejauh ini masih laporan sementara. Kita harapkan dalam waktu dekat sudah ada," jelas Dirga kemarin.
Ia menyebut, bahwa nantinya setiap vaksin memiliki efektivitas yang berbeda-beda. Tapi suatu vaksin tidak akan mendapatkan izin dari BPOM kalau efektivitasnya rendah. Menurut standar dari WHO, vaksin setidaknya harus memiliki tingkat efektivitas minimal 50 persen.
"Tapi kita berharap vaksin yang akan digunakan di Indonesia memiliki efektivitas diatas itu (50 persen, red) kalau bisa 90 sampai 95 persen," katanya.
Dalam kondisi normal, pembuatan vaksin dari titik nol perlu waktu setidaknya 10 tahun. Namun di masa pandemi ini tentu harus ada akselerasi dalam pembuatan vaksin tersebut dengan syarat tidak ada kompromi pada faktor keamanan sebelum mempertimbangkan efektivitas.
Dalam masa pandemi ini, dalam waktu kurang dari setahun beberapa lembaga riset sudah mampu membuat vaksin dengan beberapa yang melaporkan kandidat vaksin yang menunjukkan efektifitas yang sangat baik. Dirga menambahkan, tidak semua vaksin mengandung virus yang dilemahkan. Kebanyakan vaksin hanya mengandung beberapa komponen virus saja. Tujuannya agar badan langsung mengenali dan membentuk antibodi yang dibutuhkan. Sehingga ketika terserang virus yang alamiah, maka tubuh sudah siap.
"Jadi vaksin hanya mengandung komponen (virus, red) saja. Ibaratnya kalau virus itu ada tangan ada kakinya. Sehingga saat vaksin diberikan pada tubuh, (komponen virus, red) tidak dapat menimbulkan penyakit. Maka jika ada vaksin yang sudah mendapat ijin BPOM, itu sudah dipastikan aman dan efektif," papar Dirga.(byu/tau/das)
Laporan: JPG (Jakarta)
